REFLEKSI DUA PULUH TAHUN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI TANAH PAPUA (2001-2021)
Abstract
Pasca terbit Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi khusus bagi Provinsi Papua, pembangunan pendidikan masih menghadapi berbagai situasi problematik dan kompleks. Situasi tersebut menyebabkan anak-anak Papua belum mendapatkan hak yang utuh untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, pendidikan yang responsif terhadap kondisi geografis, demografis, sosial, dan budaya. Dalam artikel ini, saya berargumen bahwa pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan janji pencerdasan bagi anak-anak bangsa belum sepenuhnya ditunaikan di Tanah Papua. Hal tersebut tampak dari implementasi kebijakan yang belum memberi prioritas kepada peningkatan kapasitas dan berpihak kepada orang asli papua. Artikel ini bertujuan untuk, pertama, memaparkan janji pendidikan di masa otonomi khusus. Kedua, ketimpangan antara amanat kebijakan pendidikan dan implementasi kebijakan di masa otonomi khusus. Dan ketiga, imaji manusia papua masa depan melalui konstruksi pendidikan. Berdasar ketiga tujuan tersebut artikel ini berupaya untuk memaparkan refleksi dua puluh tahun Pembangunan pendidikan di Tanah Papua.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Artikel Jurnal
Alfasisromarakap, A., Ahman, A., Sunaryo, S., Achmad, A., Husen, H., & Astra, I. M. (2021). Hambatan dan Tantangan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua di Era Otonomi Khusus Papua. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP), 4(1), 141-153.
Anderson, B. (2013). The failure of education in Papua’s highlands. Inside Indonesia, 113, 1-7.
Amisim, K. (2016). Persepsi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi khusus bidang pendidikan di Distrik Alama Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Jurnal Politico, 6(4).
Bustang, B., Supriyadi, R., Tanjuang, I., & Rocman, A. B. N. (2018). Analisis kinerja pembangunan-indeks pembangunan manusia (ipm) ditinjau dari aspek pembangunan pendidikan di Provinsi Papua Barat. Bappenas Working Papers, 1(1), 104-124.
Iha, C. (2017). Evaluasi pelaksanaan otonomi khusus di Distrik Kayuni Kabupaten Fak-Fak Propinsi Papua Barat. JURNAL POLITICO, 7(1).
Juliarini, A., Hatmoko, A.W. (2020). Pengaruh dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia di Tanah Papua. Simposium Nasional Keuangan Negara 2020.
Katharina, R. (2019). Menakar capaian otonomi khusus Papua. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Korain, F., Kaunang, M., & Egetan, M. (2020). Implementasi kebijakan dana otonomi khusus bidang pendidikan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Jurnal Administrasi Publik, 5(86).
Pamungkas, C. (2016). Muslim papua dan muslim pendatang: pertarungan identitas antara ke-indonesia-an dan ke-papua-an. Jurnal Kawistara, 6(3), 249-264.
Pamungkas, C. (2017). The campaign of Papua Peace Network for Papua Peace Land. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 21(2), 147-159.
Pardede, P. G. R. (2021). Analisis Kemiskinan Multidimensi di Provinsi Papua Pendekatan Structural Equation Modelling (SEM) Tahun 2019. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 20(3), 257-268. https://doi.org/10.31105/jpks.v21i3.2768
Rahail, J. (2020). Pemodelan Pembelajaran Lokal Sekolah Formal dengan Pendekatan Sekolah Kampung. BaktiNews Edisi 176 |Oktober - November 2020. https://baktinews.bakti.or.id/penulis/john-rahail
Surtiari, G. A. K., Romdiati, H., Katherina, L. K., Kusumaningrum, D., & Prasojo, A. P. S. (2020). Memahami kualitas sumber daya manusia OAP berdasarkan pendekatan people-centered: Studi di Kabupaten Tambrauw dan Sorong. Masyarakat Indonesia, 46(1), 1-14.
Wanimbo, D. (2015). Implementasi otonomi khusus dalam proses pelayanan publik (studi tentang proses pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan Kabupaten Lanny Jaya Propinsi Papua). Politico: Jurnal Ilmu Politik, 2(6), 1064.
Widjojo, M. S., Amiruddin, A. R. E., Pamungkas, C., & Dewi, R. (2008). Papua road map. Indonesian Institute of Sciences, Jakarta, 0-33.
Widjojo, M. S., Elisabeth, A., Amiruddin, A. R.., Pamungkas, C., & Dewi, R. (2009). Papua road map: negotiating the past, improving the present and securing the future. Jakarta: Yayasan Tifa dan Yayasan Obor Indonesia.
Widjojo, M. S., & Budiatri, A. P. (2016). UU otonomi khusus bagi Papua: masalah legitimasi dan kemauan politik. Jurnal Penelitian Politik, 9(1), 22.
Widjojo, M. S. (2017). Perempuan Papua dan peluang politik di era otsus Papua. Masyarakat Indonesia, 38(2), 297-327.
Widayanti, R. S. (2021). Manajemen Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua-Papua Barat dan Repatriasi Pada Sekolah Mitra di Daerah Istimewa Yogyakarta. Media Manajemen Pendidikan, 4(2), 290-310.
Buku
Afriansyah, A., Kusumaningrum, D.D., Baskoro, A.A; & Prasojo, A.P.S. (2019). Pendidikan Sebagai Jalan Terang: Membangun Pendidikan yang Responsif terhadap Kondisi Geografis, Demografi, Sosial, dan Budaya Orang Asli Papua. Jakarta: Pustaka Obor.
Bagir, H. (2019). Memulihkan sekolah memulihkan manusia: meluruskan kembali falsafat pendidikan kita. Bandung: Mizan.
Bless, S.A. (editor) (2014). Kalau bukan kami, siapa lagi?: potret nasib guru dan pendidikan di pedalaman Papua Barat. Yogyakarta: Kanisius dan Yayasan OYO Papua.
Driyarkara, N. (2006). Karya lengkap Driyarkara: esai-esai filsafat pemikir yang terlibat penuh dalam perjuangan bangsanya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Freire, P. (2014). Pedagogy of hope: reliving pedagogy of the oppressed. London: Bloomsbury Publishing.
Modouw, J. (2013). Pendidikan dan peradaban Papua: suatu tinjauan kritis transformasi sosial. Yogyakarta: Bajawa Press.
Modouw, J. (2021). Pendidikan kontekstual Papua: untuk daerah terpencil, pengasuhan anak, kurikulum operasional, proses belajar dan penilaian. Yogyakarta: UNY Press.
Rifanto, D. (2021). Pendidikan kontekstual di Papua dan tantangannya. Dalam (Fiharsono, A. dkk). Mendidik ala Papua: kumpulan esai pendidikan kontekstual Papua. Papua Barat: Papua Cendikia.
Surakhmad, W. (2009). Pendidikan nasional: strategi dan tragedi. Jakarta: Penerbit Kompas.
Suryawan I.N. (2017). Papua versus Papua: Perubahan dan perpecahan budaya. Yogyakarta: Labirin (Basabasi).
Tilaar. H.A.R. (2005). Manifesto pendidikan nasional: tinjauan dari perspektif postmodernisme dan studi kultural. Jakarta: Penerbit Kompas.
Tilaar, H.A.R. (2012). Kaleidoskop pendidikan nasional. Jakarta: Penerbit Kompas.
Wahyudin, D. & Sumule, A. (2021). Etnopedagogi: falsafah bakar batu di Tanah Papua. Bandung: UPI Press.
Wirutomo, P. (2022). Imajinasi sosiologi: pembangunan sosietal. Jakarta: Penerbit Kompas.
Laporan
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2020). Penelaahan atas dana otonomi khusus provinsi papua. Jakarta: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAKN-55-fff47ff1666a28f0fe03fa87efa749a2.pdf
Monitor Papua. (2019). YPPK 45 tahun berkarya di bumi Papua.https://monitorpapua.com/yppk-45-tahun-berkarya-dii-bumi-papua/
Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP). (2013). Evaluasi program pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PMT-AS). Jakarta: Balitbang Kemendikbud.
Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Layanan kurikulum 2013. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemdikbudristek. (2021). Menghadirkan kembali pusat peradaban: model implementasi kurikulum sekolah berasrama di Kabupaten Painai, Papua. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Sumule, A.I, Moudow, J. Bauw, L., Sidik, M., Nurkholis, Chalil, T.M. (2022). Kajian Peningkatan Pelayanan Pendidikan Berkualitas Pada Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia. https://sikompak.bappenas.go.id/detail-pustaka/kajian-peningkatan-pelayanan-pendidikan-berkualitas-pada-tingkat-sekolah-dasar-dan-menengah-di-provinsi-papua-dan-papua-barat.
Suryahadi, A. P. S., & Sambodho, P. (2017). Penilaian Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Guru dan Mengurangi Ketidakhadiran Guru. The SMERU Research Institute. https://smeru.or.id/id/file/1609/download?token=k3Sdo3kQ.
SMP YPK Kotaraja. (2020). Sejarah YPK. https://www.smpypkkotaraja.sch.id/sejarah
Tim Assesment ICS Papua dan Fitra Jakarta. (2010). Hasil pemetaan permasalahan dan kebutuhan dalam pengelolaan dana otsus untuk pendidikan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Biak Numfor. Yogyakarta: Tim Assesment ICS Papua, Fitra Jakarta, Uni Eropa.
Tryatmoko, M.W., Pamungkas, C., Dewi, R., Feneteruma, L., Afriansyah, A., Maulana, Y. (2021). Pembenahan otonomi khusus untuk penyelesaian konflik Papua. Jakarta: Kedeputian IPSK LIPI. https://most-unesco.brin.go.id/2021/09/policy-paper-pembenahan-otonomi-khusus-untuk-penyelesaian-konflik-papua/
United Nations Children’s Fund. (2020). Situasi anak di Indonesia: tren, peluang, dan tantangan dalam memenuhi hak-hak anak. Jakarta: UNICEF Indonesia.
Peraturan:
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.
Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Instruksi Presiden Nomor No 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Keputusan Presiden nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengawal pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun 2021-2022.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
