AGAMA DAN KEPERCAYAAN MINORITAS SUKU ANAK DALAM (SAD) JAMBI

Abstract

Kehidupan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi Pulau Sumatra tak dapat dipisahkan dari hutan. Namun rusaknya infrastruktur ekologi kini mengancam eksistensi superstruktur yang lain; tidak hanya mengancam eksistensi komunitas masyarakat adatnya, tetapi juga kepercayaannya. Selama ini sistem-kepercayaan Suku Anak Dalam sangat terikat dengan sistem-ekologi. Rusaknya hutan berarti rusaknya sebuah pandangan hidup, sistem, dan tradisi kepercayaan Suku Anak Dalam yang telah dipertahankan berabad-abad. Suku Anak Dalam dengan sistem kepercayaannya akhirnya menjadi minoritas yang paling rentan di Indonesia yang selalu mengalami posisi dilematis di hadapan agama dan budaya mayoritas non-SAD yang lebih superior. Rekognisi terhadap agama lokal di Indonesia semestinya menjadi titik pijak untuk mengurai dilema minoritas Suku Anak Dalam. Stigma “non-religius†yang dilekatkan kepada mereka sebagai minoritas juga tidak berdasar, sebab pada kenyataannya mereka memiliki sistem-keyakinan berupa kepercayaan leluhur yang telah diakui dalam politik agama di Indonesia. Ke depan, diperlukan perubahan menuju pada sikap dan kebijakan yang lebih inklusif, toleran, dan adil, serta menghargai kebebasan beragama bagi kelompok minoritas Suku Anak Dalam dengan segala perbedaan karakteristik agama dan budayanya.

 

The life of the Anak Dalam tribe in Jambi province of Sumatra island is closely tied with the forest. However, the destruction of basic ecological infrastructure currently threatens the existence of other superstructures; Not only threatens the existence of indigenous communities, but also their beliefs. So far, the belief system of the Anak Dalam tribe is closely tied to the ecological system. The destruction of the forest means destruction of the way of life, system, and belief traditions of the Anak Dalam tribe that has been existed for centuries. With their belief system, the Anak Dalam tribe eventually become the most vulnerable minority in Indonesia, who always experience a dilemmatic position in front of the religion and culture of the non-SAD superior majority. Recognition of local religions in Indonesia should be a starting point to resolve the dilemma of the Anak Dalam tribe minority. The "non-religious" stigma attached to them as a minority is also unacceptable, because they have a belief system in the form of ancestral beliefs that have been recognized in the politics of religion in Indonesia. A change is needed towards a more tolerant attitude and fairer policies, and respecting religious freedom for the Anak Dalam minority group with the whole different religious and cultural characteristics.