MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Abstract
Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya dengan bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah-daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai-nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional. Ini merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga terbentuk identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun identitas nasional dilihat dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian deskriptif analisis melalui studi literatur.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Anderson, B. (2000). Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread on Nationalism. London: The Thetford Press Ltd.
Aulia, D. (2018). Politik Pengelolaan Dana Istimewa di Yogyakarta. Dalam N.L. Aziz, & R. S. Zuhro (Eds.), Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa (hlm. 109-170). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Aziz, N. L. (2016). Peran Lembaga Khusus dalam Politik Aceh dan Papua: Catatan Pendahuluan. Dalam N. L. Aziz, & D. Aulia (eds.), Peran Lembaga Khusus dalam Politik Aceh dan Papua (hlm.2). Tangerang: Mahara Publishing.
Aziz, N. L., & Zuhro, R. S. (Eds). (2018). Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Cahyono, H,, & Aziz, N. L. (Eds.). (2019). Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa. Jakarta: LIPI Press (dalam Proses Penerbitan).
Cahyono, H. (2016). Lembaga-Lembaga Khusus di Aceh: Studi tentang Wali Nanggroe, MAA, dan MPU. Dalam N.L. Aziz, & D. Aulia (Eds.), Peran Lembaga Khusus dalam Politik Aceh dan Papua (hlm. 91-137). Tangerang: Mahara Publishing.
Giddens, A. (2011). The Constitution of Society. Yogyakarta: Pedati.
Handoko, T. H. (1995). Manajemen. Yogyakarta: BPFE UGM.
Hatta, M. (1953). Kumpulan Karangan “Ke Arah Indonesia Merdekaâ€. Jakarta-Amsterdam-Surabaya: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.
Kartono. K. (1995). Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kohn, H. (1984). Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya. Jakarta: Erlangga bekerjasama dengan PT Pembangunan.
Renan, E. (1990). What Is A Nation? Dalam Nation and Narration. Diedit oleh Homi Babha. London: Routledge.
Rondinelli, G.C. (2007). From Government Decentralization to Decentralized Governance in G. Cheema & D. Rondinelli (ed), Decentralizing Governance: Emerging Concept and Practices. Washington DC: Brookings Institution Press.
Smith, B. (1985). Decentralization: The Territorial Dimension of The State. London: Asia Publishing House.
Suryani, D. (ed.). (2019). Peran Aktor di Balik Tuntutan Otsus. Jakarta: LIPI Press (Dalam proses penerbitan).
Syadzily, T. H. (2019). Desentralisasi, Otonomi, dan Pemekaran Daerah di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
Tryatmoko, M.W. (2016). Dinamika Lembaga Perwakilan dalam Otonomi Khusus di Tanah Papua. Dalam N.L. Aziz, & D. Aulia (Eds.), Peran Lembaga Khusus dalam Politik Aceh dan Papua (hlm. 141-148). Tangerang: Mahara Publishing.
Zuhro, R. S. (2018). Politik Stabilitas Nasional dalam Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa. Dalam N.L.Aziz, & R.S. Zuhro (Eds.), Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa (hlm. 241-266). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Jurnal :
Aziz, N. L.(2016, Desember). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik, 13(12), 193-211.
Laporan
Djohan, D. Kebijakan Desentralisasi Asimetrik di Indonesia. FGD Tim Otonomi Daeerah P2P LIPI pada 13 Februari 2019. Jakarta.
Ichwanuddin, Wawan. (2019). Survei Nasional “Pemilu Serentak 2019â€. Jakarta: P2P LIPI.
Internet :
Ihsanuddin. (21 November 2018). Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus;korupsi-dana-desa-rugikan –negara-rp-406-miliar?page=all
indonesia.go.id. (2017). Diakses dari http://www.indonesia.go.id/profil/suku-bangsa pada 15 Oktober 2019.
kbbi.web.id. (n.d.). Diakses dari https:/kbbi.web.id/identitas pada 5 Oktober 2019.
kbbi.web.id. (n.d.). Diakses dari https:/kbbi.web.id/kebangsaan pada 5 Oktober 2019.
Kusnandar, V.B. (24 September 2019). Diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim-Indonesia pada 15 Oktober 2019.
Kusnandar, V.B. (9 Oktober 2019). Diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/09/berapa-jumlah-bupatiwali-kota-yang-terjerat-kasus -korupsi pada 10 Oktober 2019.
otda.kemendagri.go.id. (2018). Diakses dari https://otda.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Pembentukan-Daerah-Daerah-Otonom-di-Indonesia-s,d-Tahun-2014-2.pdf.
Sahroji, A. (28 Oktober 2017). Diakses dari https://nasional.okezone.com/read/2017/10/27/337/1803559/hari-sumpah-pemuda-mengenal-9-organisasi-pemuda-yang-ikut-ambil-bagian-dalam -kongres-pemuda pada 15 Agustus 2019.
Sukmana, Y. (16 Juli 2019). Diakses dari https://money.kompas.com/read/2019/07/16/154600826/menurut-sri-mulyani-ini-syarat-ri-keluar-dari-middle-income-trap pada 15 Agustus 2019.
Sunartono. (4 September 2018). Diakses dari https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/09/04/510/937816/ini-dia-lembaga-baru-milik-pemda-di-yang-mengurusi-keistimewaan-diy.
Suprayitno, A. (31 Juli 2019). Diakses dari https://www.alinea.id/nasional/400-kades-tersandung-kasus-hukum-dana-desa-bIXjB9mcb pada 15 Agustus 2019.
Perundang-undangan:
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara.
UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
